Dalam konteks debat ini, otoritas komunikasi publik akan memiliki kekuasaan penuh untuk melarang, memberi izin, mengoreksi, serta memberi hukuman kepada pejabat pemerintah yang memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika atau panduan komunikasi publik yang disusun berdasarkan pedoman negara dan prinsip-prinsip pemerintahan. Badan ini bekerja secara preventif dan evaluatif.